Riceknews.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru pada Kamis (8/5) ini bertujuan untuk menyinergikan langkah dalam menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Kabupaten Kotabaru.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syairi Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dan peserta yang hadir.
“Saya berharap melalui acara ini, semangat dan kekompakan kita semakinSolid untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Syairi Mukhlis juga memaparkan data prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru saat ini sebesar 20,1%. Ia menyinggung target nasional yang ditetapkan sebelumnya, serta target yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk beberapa tahun ke depan.
“Saya optimis target di tahun 2025 ini tercapai, mengingat tim yang dibentuk hari ini akan bekerja lebih cepat dalam menyiapkan data dan berkoordinasi lintas sektoral,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus mempertimbangkan solusi jangka panjang seperti pengentasan kemiskinan masyarakat Kotabaru.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PPPPAPPKB Kotabaru, Mansyah, SKM, MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan dan program kegiatan percepatan penurunan stunting di Kotabaru tahun 2025-2029.
Selain itu, rakor juga bertujuan untuk mempertajam sasaran intervensi pada ibu hamil, ibu nifas, dan kelompok berisiko stunting lainnya berdasarkan data keluarga berisiko stunting, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Masyarakat (e-PPGBM), serta data sektoral yang akurat, akuntabel, dan terintegrasi.
Mansyah juga menyoroti pentingnya analisis situasi di tingkat kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi permasalahan stunting yang dihadapi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari berbagai pihak terkait, meliputi pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kepala Bapperida, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GETTING) oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, indeks khusus penanganan stunting oleh BPS, hasil survei prevalensi stunting tahun 2024 oleh Kepala Dinas Kesehatan, serta pemanfaatan data keluarga berisiko stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting oleh Kepala Dinas PPPPAPPKB Kabupaten Kotabaru.
