Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar rapat koordinasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sekaligus Sosialisasi Kode Klasifikasi Arsip guna menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 045.1/46/Armista.Dispersip tentang penggunaan Kode klasifikasi Arsip.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotabaru Ir Kamiruddin, 76 peserta kegiatan ini dari SKPD dan kecamatan lingkup Kabupaten Kotabaru dengan narasumber dari Kabag Hukum Setda Kotabaru dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Ratu Intan Kotabaru, Selasa (20/2/2024).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kotabaru Ir Kamiruddin menjelaskan, Rakor ini dalam rangka meningkatkan tata kelola Arsip yang baik, tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
“Aplikasi Srikandi mulai kembali diaktifkan mulai 20 Februari 2024. Aplikasi ini merupakan penerapan dari implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi birokrasi khususnya dalam hal kearsipan dan persuratan karena terintegrasi dan tersimpan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien,” jelasnya
Kata Kadis Dispersip, dalam penerapan program Srikandi tentunya harus memenuhi tiga hal, yaitu sumber daya, tahapan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis, dan integrasi dalam sistem pemerintah berbasis elektronik.
Lebih lanjut, kode klasifikasi sangat diperlukan karena sangat membantu dalam menyusun dan mengidentifikasi Arsip. Kode klasifikasi menggunakan angka sebagai dasar pemberian nomor surat, pemberkasan, penataan penyusunan dan penemuan kembali Arsip.
Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (SBSN).
Salah satu narasumber dari Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Muamar mengungkapkan, Aplikasi Srikandi sekarang ada persi 3 nya.
“Aplikasi Srikandi ini adalah tuntutan dari pemerintah pusat dan peraturan dari Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mana masuk dalam Sistem Elektronik adalah Kearsipan,” ujar Muamar.
“Saya akan menyampaikan bagaimana struktur yang harus diinput dalam Aplikasi Srikandi dan juga sebagai informasi tambahan bahwa Srikandi sekarang ada versi 3 nya. Instansi harus cepat mengikuti transformasi perubahan-perubahan di bidang Kearsipan salah satunya persi 3 Srikandi ini,” ungkapnya.
Sedangkan Kabag Hukum Setda Kotabaru Hadlrami Menyampaikan, untuk menghindari risiko atas sanksi menghilangkan arsip, peralihan arsip fisik ke digital menjadi pilihan tepat saat ini.
“Sistem kearsipan elektronik memiliki kelebihan dibanding fisik, yaitu memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen arsip, menghemat biaya dan waktu, serta meningkatkan kinerja organisasi dan keamanan dokumen,” ujarnya. (Rilkom)
