Ricek.ID – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tegaskan komitmenna dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam pertemuan koordinasi yang dihadiri DPR RI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Dewan Ekonomi Nasional.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu usai rapat bersama pimpinan DPR RI di Jakarta pada Senin (29/6/2026) mengatakan, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan yang dihadapi seluruh negara.
Karena itu, menurutnya, respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa yang paling penting dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Ketidakpastian global sudah mulai berdampak, antara lain melalui kenaikan harga minyak yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Mari Elka menjelaskan pembahasan dalam rapat difokuskan pada langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, seluruh pihak juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat meski tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain.
Menurut Mari Elka, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu terus menjaga kepercayaan (confidence) dan kepercayaan publik (trust) melalui kebijakan yang konsisten serta koordinasi yang erat antarotoritas ekonomi.
Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter merupakan agenda rutin yang semakin penting dilakukan di tengah tingginya ketidakpastian global.
Ia menjelaskan BI telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas.
“Dalam satu bulan terakhir kami telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian harga instrumen keuangan dan berhasil mendorong aliran modal masuk yang cukup signifikan,” kata Destry.
Hingga 26 Juni 2026, aliran dana asing (capital inflow) ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat mencapai sekitar USD9 miliar secara year to date.
Menurut Destry, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter. Nilai ekspansi yang pada akhir Mei sekitar Rp600 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni guna menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.
Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi APBN tetap sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.
“Penerimaan pajak juga tumbuh 19,1 persen dan realisasi belanja negara telah melampaui 30 persen. Artinya, kondisi fiskal kita masih sangat terjaga,” ujarnya.
Juda juga mengungkapkan hasil evaluasi pemerintah bersama BI terkait penempatan dana pemerintah di perbankan. Dana sebesar Rp281 triliun yang sebelumnya ditempatkan di perbankan diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan.
Langkah tersebut diambil karena permintaan kredit dari dunia usaha dinilai masih cukup tinggi. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, pemerintah berharap pertumbuhan kredit perbankan tetap berada pada level dua digit setelah pada Mei 2026 tumbuh sekitar 11,5 persen.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pengelolaan ekonomi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan kebijakan makro, fiskal, hingga penyelesaian persoalan sektor riil, termasuk pemenuhan kebutuhan energi bagi industri.
“Kita berharap koordinasi ini terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Prasetyo.
Pemerintah optimistis sinergi yang semakin kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan berbagai lembaga terkait akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor di tengah dinamika ekonomi global.
Sumber : infopublik.id
