Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar perkuat upaya mitigasi bencana melalui peningkatan literasi kebencanaan sebagai langkah strategis membangun masyarakat yang tangguh, adaptif dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura pada Rabu (5/8/2026).
Yudi Andrea mengatakan Kabupaten Banjar bersama wilayah lain di Kalimantan Selatan memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tanah longsor. Karena itu, paradigma penanggulangan bencana perlu bergeser dari penanganan pascabencana menuju upaya mitigasi risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
“Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Yudi.
Menurut Sekda, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas pemahaman teoritis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman jalur evakuasi, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana, pemanfaatan sistem peringatan dini, hingga pembentukan budaya siaga bencana di lingkungan keluarga maupun komunitas.
“Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Banjar juga mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Banjar.
Yudi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BPBD, hingga pemerintah desa dan kelurahan melalui berbagai program pengurangan risiko bencana, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan siaga, serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan Komisi VIII DPR RI memberikan perhatian besar terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana nasional. Salah satu upaya yang terus didorong ialah peningkatan literasi kebencanaan melalui dukungan regulasi, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menurut Sandi, Komisi VIII DPR RI juga mendorong BNPB memperkuat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Khusus di Kalsel, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla, Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” katanya.
Sandi menambahkan kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang terus dibangun agar masyarakat mampu menghadapi berbagai ancaman bencana secara lebih baik.
“Secara umum kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Inilah semangat yang harus kita tanamkan bersama, bahwa keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang,” tutupnya.
Sumber : Media Center Banjar
