Ricek.ID – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) terus mengawal persiapan operasional tiga Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Sosial. Tiga lokasi Sekolah Rakyat tersebut berada di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepala Dinsos Kalsel M. Farhanie melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Rahmady Abbasmay, di Banjarbaru pada Jumat (10/7/2026) mengatakan progres pembangunan fisik di ketiga lokasi saat ini telah mencapai sekitar 85 persen.
“Secara fisik pembangunan sudah mencapai sekitar 85 persen. Dengan luasan kawasan yang cukup besar, progres tersebut sudah sangat baik dan terus dikebut agar dapat segera difungsikan,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, proses penerimaan peserta didik baru juga terus dilakukan. Setiap jenjang pendidikan ditargetkan menerima 90 siswa untuk SD, SMP, maupun SMA.
Rahmady menjelaskan kuota peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Sementara itu, pemenuhan kuota siswa SD masih menjadi tantangan karena masih terdapat kekurangan sekitar 40 hingga 50 calon siswa.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran sebagian orang tua untuk melepas anak-anak usia sekolah dasar mengikuti sistem pendidikan berasrama (boarding school).
“Kalau SMP dan SMA sudah tidak ada kendala, kuotanya sudah terpenuhi. Yang masih menjadi tantangan adalah SD karena banyak orang tua yang masih merasa khawatir melepas anaknya tinggal di asrama. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep Sekolah Rakyat ini,” jelasnya.
Rahmady berharap setelah Sekolah Rakyat berjalan dan menunjukkan hasil yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut akan semakin meningkat.
Sementara itu, tahapan seleksi calon peserta didik telah selesai dilaksanakan dan saat ini Dinas Sosial masih menunggu hasil penetapan dari Person In Charge (PIC) Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.
Di sisi lain, proses pemenuhan sumber daya manusia juga masih berlangsung. Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik dilakukan oleh Kementerian Sosial, sedangkan Pemerintah Daerah diminta membantu penyediaan guru sementara agar proses belajar mengajar dapat berjalan saat sekolah mulai beroperasi.
“Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik masih berproses di Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah diminta membantu menyiapkan guru sementara hingga proses rekrutmen selesai,” katanya.
Rahmady menambahkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) direncanakan dimulai pada 14 Juli 2026. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan kesiapan bangunan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kepala sekolah yang masih dalam proses rekrutmen.
“Target MPLS memang pada 14 Juli, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan bangunan dan sumber daya manusia. Jika semuanya telah siap, maka kegiatan akan segera dimulai,” pungkasnya.
Sumber : MC Kalsel
