Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) perkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Keselarasan Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) bersama 13 kabupaten/kota se-Kalsel di Gedung Pusat Informasi Pembangunan Tabalong, Tanjung pada Kamis (5/11/2026).
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait indikator kinerja sekaligus menyelaraskan arah kebijakan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, keselarasan perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta berkelanjutan.
“Indikator kinerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus saling selaras, sehingga capaian yang kita laporkan benar-benar dapat dibandingkan dan saling mendukung. Dengan demikian, program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya pembangunan yang terintegrasi,” ujarnya.
Husnul menjelaskan, kualitas Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Renstra merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Karena itu, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut, di antaranya penyamaan persepsi mengenai definisi, satuan, dan metode pengukuran indikator kinerja urusan PPA dan PPKB di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, diperlukan keselarasan Renstra perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD di tingkat provinsi maupun nasional, penggunaan data yang akurat, terpilah, dan mutakhir sebagai dasar penetapan target kinerja, serta penguatan kolaborasi antara Bappeda dan perangkat daerah teknis.
“Keberhasilan program tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara Bappeda dan perangkat daerah teknis, disertai efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Husnul.
Ia juga mengajak seluruh peserta rakor untuk aktif berdiskusi, terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di daerah masing-masing, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang jelas.
Husnul berharap, hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui penyelarasan perencanaan ini, DPPPAKB Kalsel optimistis pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel.
“Perempuan hebat, anak terlindungi, keluarga kuat, bangsa berdiri. Rencana selaras kita sepakati demi Banua yang makin berseri,” tutupnya.
Sumber : MC Kalsel
