Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Verifikasi dan Validasi dan Pemanfaatan Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE), di Aula Baiman lantai 3 kantornya, Kamis (14/9/2023).
Rakoor yang diikuti 20 perwakilan kecamatan ini,dibuka oleh Sekda Banjar HM Hilman didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhani, Kepala DPMD Syahrialludin, serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Litbang Dedi Nurmadi.
Sekda HM Hilman mengatakan, rakoor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penanggulangan kemiskinan pada 31 Agustus lalu, dengan fokus untuk memvalidasi data P3KE di Kabupaten Banjar.
“Jadi kami memvalidasi semua data tersebut, datanya akan diserahkan ke kecamatan untuk diteruskan ke desa dan kelurahan melalui musyawarah tersebut data difinalisasikan,” ujarnya.
Ia berharap data benar-benar valid yang sudah dilakukan verifikasi dari bawah. Dari data yang valid tersebut nantinya akan di SK kan oleh Bupati Banjar sebagai basis data kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya saat ini menghapus kemiskinan ekstrem dan bisa menurunkan angka kemiskinan, melalui program yang dilaksanakan untuk tahun mendatang diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat.
Dikatakan Hilman, program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjar berupa bantuan dan jaminan sosial. Salah satu program dimaksud, pemerintah daerah memberikan bantuan pangan untuk pengendalian inflasi sebanyak 10 Kg beras selama 3 bulan per Kepala Keluarga (KK).
“Rakoor kali ini untuk memperbaiki data-data tersebut hingga menjadi data yang valid dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai basis data untuk kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Sekedar informasi, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar dari data 2022 akan dimutakhirkan pada 2023 sebanyak 37.902 KK atau 151.276 individu yang masih dipilah untuk dapat dikategorikan dalam Desil 1 hingga 4.
