Menu

Mode Gelap
Operasi SAR Berakhir, Korban Tenggelam di Sungai Martapura Depan Menara Siring Pandang Ditemukan Meninggal Dunia Tim SAR Gabungan Laksanakan Operasi Pencarian Seorang Pria Diduga Tenggelam di Sungai Martapura Mengaku Polisi, Pria Ini Raup Jutaan Rupiah dengan Iming-iming Kerja di Polres Banjarbaru DJP Kalsel-Teng Sita Lima Aset Tanah Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif Kebakaran Hanguskan Dua Asrama Santri dan Empat Rumah di Martapura Timur, Puluhan Kamar Ludes

DAERAH · 16 Nov 2024 07:21 WIB

Pemeriksaan Tim Inspektorat Kalsel, Sekda Banjar Minta SKPD Memfasilitasi


 Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang. Perbesar

Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang.

Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang.

Memimpin kegiatan ini Sekda Banjar HM Hilman, yang dihadiri Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauly dan seluruh kepala SKPD.

Sekda Hilman meminta agar Pemkab Banjar dapat memfasilitasi dan membantu Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan agar dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Dari pemeriksaan tersebut lanjut Hilman akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi perbaikan untuk Pemkab Banjar.

“Dari potret hasil pemeriksaan yang cukup singkat sekitar 12 hari potong sehari, diharapkan seluruh SKPD dapat menerima arahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh tim inspektorat terkait data dan dokumen yang disampaikan bisa dipahami, karena kemarin sebelumnya sudah ada data-data yang diminta dan sudah kami sampaikan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah,” jelas Hilman.

Sementara tim Inspektorat Provinsi Kalsel diketuai Irban III Ibnu Ansyari menyampaikan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.

Ia menjelaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ada yang dilaksanakan di provinsi dan ada di kabupaten/kota. Untuk di provinsi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri untuk pengawasan umum.

“Sedangkan untuk kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan adalah Gubernur terkait kedudukannya sebagai perwakilan pemerintah pusat. Bentuk pengawasan ada umum dan teknis yang sedang kami lakukan saat ini, dimana untuk pemeriksaan umum ada 10 aspek,” ujar Ibnu.

Lebih jauh dirinya berpesan dalam kegiatan selama 12 hari ke depan agar SKPD dapat bekerjasama dengan memberikan data yang valid dan terverifikasi guna menghindari adanya temuan.

Tak lupa Ibnu menyampaikan apresiasi dari Gubernur dan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel kepada Sekda Banjar beserta jajaran, atas partisipasi dalam kegiatan pendahuluan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar.

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Borong 10 Penghargaan ISRA 2026

8 Agustus 2026 - 22:03 WIB

Pemkab Kotabaru Gelar HAN 2026, Dorong Partisipasi & Kreativitas Anak

8 Agustus 2026 - 15:00 WIB

SBK Sasirangan Menjadi Merek Sasirangan Pertama dengan Sertifikat Halal

7 Agustus 2026 - 15:30 WIB

SBK Sasirangan Juarai Kompetisi Inovasi Ramah Lingkungan

7 Agustus 2026 - 15:27 WIB

Trase Lingkar Selatan Banjarbaru Siap Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

7 Agustus 2026 - 15:25 WIB

Siapkan Layanan Uji KIR Kendaraan Listrik, Dishub Banjar Usulkan Pengadaan Alat Khusus Tahun Depan

7 Agustus 2026 - 15:23 WIB

Trending di ADVERTORIAL