Riceknews.Id – Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring tentang perkembangan situasi terkini dan pengendalian inflasi tahun 2025, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025).
Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Ketua DPRD H Agus Maulana, Plt Sekda Ikhwansyah bersama jajaran SKPD mengikuti Rakor di Command Center Manis, Martapura.
Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan dinamika situasi sosial politik nasional dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyebutkan, sejak 25 Agustus 2025, telah terjadi 107 aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah lokasi strategis, seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
Tito menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan mengulangi poin-poin dari keterangan pers Presiden RI bersama ketua partai politik pada 31 Agustus 2025.
Beberapa poin penting yang disoroti adalah pencegahan makar dan terorisme, serta imbauan kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional.
“Pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. Peran DPR juga penting. Pimpinan DPR diminta mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdialog dalam suasana konstruktif,” ujar Tito.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025. Ia melaporkan bahwa 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatra Utara sebesar 1,77 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar -1,90 persen.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil.
Kenaikan harga dipicu oleh tiga komoditas utama, yaitu cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memantau dan mengevaluasi tingkat inflasi di daerah. Pemerintah berharap inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Pewarta: Hendra Lianor
