Menu ✖

Mode Gelap
Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga Polres Banjarbaru Sita 3,6 Kg Sabu, 13 Tersangka Ditangkap Tujuh Kabupaten di Kalsel Terima Bantuan Karhutla Rp80 Miliar dari Pusat

Kab. Kotabaru · 27 Jan 2026 18:30 WIB

Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Kotabaru Jalin Kerja Sama dengan Ombudsman RI


 Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Kotabaru Jalin Kerja Sama dengan Ombudsman RI Perbesar

Jakarta, Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru resmi menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Bumi Saijaan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mewakili Bupati Kotabaru, Sekretaris Daerah Eka Saprudin menandatangani MoU tersebut bersamaan dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan 12 kepala daerah kabupaten/kota se-Kalsel lainnya.

Sekda Eka Saprudin menegaskan bahwa kolaborasi strategis ini merupakan wujud komitmen pemkab dalam menghadirkan pelayanan prima. Melalui kerja sama ini, Ombudsman dan Pemkab Kotabaru akan bersinergi dalam pengembangan kebijakan, evaluasi, hingga pemantauan standar layanan.

“Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap melalui pendampingan Ombudsman, Kotabaru bisa meraih opini penilaian yang lebih baik tahun ini,” ujar Eka.

Deteksi Dini Keluhan Masyarakat Eka juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dan respons cepat terhadap aspirasi warga. Ia berharap instansi di bawah Pemkab Kotabaru mampu mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi keluhan besar.

“Jangan sampai menunggu ada keluhan baru bertindak. Kita harus mampu mendeteksi awal terkait apa yang dibutuhkan masyarakat agar pelayanan tetap berjalan optimal,” tambahnya.

Ruang Lingkup Kerja Sama Adapun poin-poin utama dalam nota kesepakatan ini meliputi:

  • Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat.
  • Pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintahan.
  • Pertukaran data dan informasi terkait penyelenggaraan layanan.
  • Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Karang Taruna Cup Perdana Pulau Laut Sigam, Enam Tim Voli Putri Bertanding

13 November 2026 - 19:11 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemkab Kotabaru Gelar Tabur Bunga ke Laut

10 November 2026 - 18:11 WIB

Peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemkab Kotabaru Tekankan Semangat Pengabdian dan Persatuan

10 November 2026 - 11:54 WIB

DPRD Kotabaru Sepakati Toleransi Dokumen Kapal Nelayan hingga Akhir Desember 2026

9 November 2026 - 19:11 WIB

Haul KH. Sulaiman Nain, Wakil Bupati Kotabaru Kenang Warisan Dakwah dan Pendidikan

8 November 2026 - 09:14 WIB

Pemkab Kotabaru Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026, Diapresiasi atas Transformasi Digital

6 November 2026 - 21:31 WIB

Trending di ADVERTORIAL