Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat sistem pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.
Upaya tersebut ditekankan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut pada Selasa (8/9/2026).
Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar Saidi Mansyur. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Yudi mengatakan, penerapan manajemen risiko penting untuk memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Sekda.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Yudi juga mengingatkan agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Sekda berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari pelaksanaan workshop. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.
Kedua, sebagai pemilik risiko, kepala OPD diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tambah Sekda.
Sumber : Media Center Banjar
