Ricek.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, melalui keterangan resmi pada Rabu (19/8/2026).
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ucapnya.
Apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, lanjut Bahlil, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini.
Menurutnya, aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
Menteri ESDM mengingatkan, Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, Bahlil meminta agar mengonsumsi BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite, dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut.
Ia mengatakan, pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 harus membeli BBM nonsubsidi.
Menurut Purbaya, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.
Berdasarkan acuan Badan Pusat Statistik (BPS), Desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penilaiannya mencakup sejumlah variabel, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Desil 9: Kelompok keluarga yang berada pada urutan 81 persen sampai 90 persen. Sedangkan, Desil 10: Kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Sumber : infopublik.id
