RICEK.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan data dan memperkuat tata kelola digital lewat pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) pada implementasi uji coba project sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sistem itu menjadi pintu masuk utama data calon penerima bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, menyampaikan bahwa sistem digitalisasi Perlinsos didukung oleh “tol digital” yakni Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.
“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien. Dengan SPLP, cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi sehingga layanan lebih efektif,” jelas Yessi di sela Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, serta kementerian/lembaga terkait, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025)
Selain integrasi data, Yessi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi (PDP) menjadi prioritas utama. “Kemkomdigi memastikan keamanan data dalam tiga fase: saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use). Semua tahapan itu dijaga dengan standar keamanan yang ketat serta kepatuhan regulasi,” tambahnya.
Pemanfaatan AI
Kemkomdigi juga mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan machine learning untuk mempercepat proses penargetan bansos. “Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar. Penerapan sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” ungkap Yessi.
Keberhasilan implementasi digitalisasi Perlinsos membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Kemensos sebagai pemilik program, Dukcapil, dan instansi lain berperan dalam tata kelola data. Harus jelas siapa pengendali data, siapa pemroses, dan siapa pengguna. Kolaborasi ini penting agar verifikasi tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, serta pemanfaatan teknologi AI, Perlinsos diharapkan menjadi sistem yang lebih cepat, akurat, dan aman.
SPLP atau tol digital akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga. Konsep itu, tambah Yessi, penting untuk memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian lainnya.
Sistem itu akan memudahkan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial. Dengan integrasi sistem, proses verifikasi penerima bansos bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” pungkasnya.
Langkah itu sejalan dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan jaring perlindungan sosial serta pemerataan layanan publik berbasis digital.
