Menu ✖

Mode Gelap
Polda Kalsel Ungkap 38 Kasus Curanmor, 27 Tersangka dan 46 Kendaraan Diamankan Nasib Nelayan Labuan Mas Kotabaru, Puluhan Tahun Menanti Dermaga yang Tak Kunjung Dibangun Diduga Lakukan Begal Payudara, Pria di Tanah Laut Diamankan Warga Polres Banjarbaru Sita 3,6 Kg Sabu, 13 Tersangka Ditangkap Tujuh Kabupaten di Kalsel Terima Bantuan Karhutla Rp80 Miliar dari Pusat

DAERAH · 16 Nov 2024 07:21 WIB

Pemeriksaan Tim Inspektorat Kalsel, Sekda Banjar Minta SKPD Memfasilitasi


 Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang. Perbesar

Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang.

Pemkab Banjar melaksanakan Entry Meeting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar, di Aula Barakat, Martapura, Jumat (15/112024) siang.

Memimpin kegiatan ini Sekda Banjar HM Hilman, yang dihadiri Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauly dan seluruh kepala SKPD.

Sekda Hilman meminta agar Pemkab Banjar dapat memfasilitasi dan membantu Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan agar dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Dari pemeriksaan tersebut lanjut Hilman akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi perbaikan untuk Pemkab Banjar.

“Dari potret hasil pemeriksaan yang cukup singkat sekitar 12 hari potong sehari, diharapkan seluruh SKPD dapat menerima arahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh tim inspektorat terkait data dan dokumen yang disampaikan bisa dipahami, karena kemarin sebelumnya sudah ada data-data yang diminta dan sudah kami sampaikan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah,” jelas Hilman.

Sementara tim Inspektorat Provinsi Kalsel diketuai Irban III Ibnu Ansyari menyampaikan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.

Ia menjelaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ada yang dilaksanakan di provinsi dan ada di kabupaten/kota. Untuk di provinsi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri untuk pengawasan umum.

“Sedangkan untuk kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan adalah Gubernur terkait kedudukannya sebagai perwakilan pemerintah pusat. Bentuk pengawasan ada umum dan teknis yang sedang kami lakukan saat ini, dimana untuk pemeriksaan umum ada 10 aspek,” ujar Ibnu.

Lebih jauh dirinya berpesan dalam kegiatan selama 12 hari ke depan agar SKPD dapat bekerjasama dengan memberikan data yang valid dan terverifikasi guna menghindari adanya temuan.

Tak lupa Ibnu menyampaikan apresiasi dari Gubernur dan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel kepada Sekda Banjar beserta jajaran, atas partisipasi dalam kegiatan pendahuluan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Nakhoda Baru FKIP UNIAS, Elifidarius Lase Pimpin BEM, Eka Kartika Zai Pimpin MAPERWA

9 November 2026 - 22:31 WIB

Nonbar Animasi Edukasi Kebakaran, Bunda PAUD Banjarbaru Ajak Anak-Anak Rajin Membaca Buku

9 November 2026 - 19:50 WIB

Hadirkan BPIC 2026, Bakesbangpol Banjarbaru Lawan Apatisme Politik Generasi Muda

9 November 2026 - 19:48 WIB

Dinkes Banjarbaru Serahkan Peralatan Penunjang untuk Empat Ambulans LPM

9 November 2026 - 19:46 WIB

1.160 Kader PKK Banjar Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Jambore 2026

9 November 2026 - 19:44 WIB

Pemkab Banjar Perkuat Kapasitas Tenaga Sosial Keagamaan Paramasan

9 November 2026 - 19:41 WIB

Trending di ADVERTORIAL