Ricek.ID – Upaya membangkitkan kedaulatan ekonomi rakyat tidak hanya digerakkan dari pusat-pusat perdagangan modern, tetapi mulai dirajut dari lingkungan keraton bersejarah di ibu kota hingga ke pelosok desa di Pulau Jawa.
Kementerian Koperasi memelopori dua langkah strategis secara serentak pada pertengahan Oktober 2026 guna mengejawantahkan Asta Cita di bidang kemandirian ekonomi.
Pendekatan pertama menyasar pemberdayaan aset budaya Kesultanan Nusantara, sementara pendekatan kedua mengeksekusi langsung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai urat nadi logistik perdesaan.
Dari Keraton hingga Perdesaan
Gerak taktis ini dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, yang mengamankan potensi ekonomi berbasis budaya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Jakarta, pekan lalu, seperti dikutip InfoPublik, Senin (19/10/2026).
Menkop menetapkan badan usaha koperasi sebagai wadah paling ideal untuk mengelola aset keraton, merawat produk budaya lokal, sekaligus memperluas akses pasar para perajin tanpa meninggalkan asas gotong royong.
Konsolidasi budaya tersebut turut melibatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Umum FSKN Achmad Aflus Mapparessa.
Bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional, Fadli Zon memaparkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi sejumlah pusaka tahun ini, mencakup Istana Maimun, Pagaruyung, Keraton Pontianak, Keraton Kadriah, Keraton Solo, hingga Sumedang.
Meski menemui tantangan berupa sengketa internal ahli waris keraton, pemerintah meyakini revitalisasi ini akan melahirkan kantong industri budaya baru.
Hal ini diperkuat rumusan Teuku Riefky, yang memastikan seluruh cerita pusaka keraton akan diolah menjadi komoditas turunan bernilai tinggi, mulai dari cendera mata hingga produksi film, yang pada akhirnya bermuara pada jalur distribusi koperasi.
Sebelum merajut potensi keraton di ibu kota, Menkop Ferry lebih dahulu menyambangi garis depan perdesaan di Jawa Timur pada Kamis (15/10/2026).
Didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Ferry memantau langsung uji coba KDKMP di empat lokasi: Sambiroto, Nglawak, Garu, dan Tambakrejo.
Seluruh gerai desa ini dipastikan telah mengamankan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, gas (LPG) tiga kilogram, hingga pupuk bersubsidi. KDKMP kini juga difungsikan sebagai titik penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta alat mesin pertanian.
Pengawalan Wamenkop di Magelang
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, mengambil alih kendali pemantauan di wilayah Jawa Tengah. Ia menyisir enam titik operasional KDKMP di Kabupaten Magelang, yang meliputi Desa Ngargogondo, Tuksongo, Borobudur, Wringinputih, Kembanglimus, dan berakhir di Tanjung Muntilan.
Wamenkop Farida memastikan sistem pemesanan dan transaksi nontunai masyarakat desa telah beroperasi mulus tanpa kendala teknis.
Dalam inspeksi tersebut, ia didampingi Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, Direktur Pemasaran Perum Bulog Jatmiko, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Linda, serta Komandan Kodim Magelang Letkol Satrio.
Kesiapan logistik terbukti dari pasokan rutin 500 kilogram beras Bulog di tiap gerai, lengkap dengan dukungan armada truk dan mobil pikap.
Jatmiko memaparkan, pihaknya telah memasok 1.250 titik KDKMP di seluruh Indonesia dan bersiap menyuplai 8.000 titik tambahan dari total target 80.000 desa.
Kelancaran pasokan ini dikawal ketat lewat kolaborasi lintas entitas bersama Pertamina, jaringan bank Himbara, ID Food, Pos Logistik, hingga LPDB yang bermitra dengan Agrinas.
Pangkas Rantai Distribusi
Kehadiran infrastruktur KDKMP tersebut tidak terlepas dari rancangan besar ketahanan pangan nasional yang dikawal oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan, yang turut terjun langsung mendampingi inspeksi di Jawa Timur, menyoroti fungsi makro KDKMP dalam melumpuhkan praktik calo yang kerap mencekik rakyat.
Ia memaparkan, inspeksi lapangan pekan ini melibatkan seluruh elemen negara, mulai dari Pangdam, Kapolda, Gubernur, hingga Wali Kota guna memastikan infrastruktur perdesaan siap tempur.
Otoritas pangan nasional itu menegaskan, kenaikan harga barang subsidi, seperti pupuk dan LPG, sering kali dipicu oleh panjangnya rantai perantara sebelum menyentuh tangan warga.
“Melalui KDKMP, penyaluran dilakukan langsung dari sumber ke gerai desa, sehingga harga tetap sesuai ketentuan pemerintah,” jelas Zulkifli memaparkan strategi pemutusan rantai pasok tersebut.
Perpaduan antara pengamanan aset ekonomi kultural di perkotaan dan pembangunan kedaulatan logistik di perdesaan membuktikan bahwa koperasi kini bukan sekadar sisa sejarah. Sistem ini telah bertransformasi menjadi mesin penggerak utama yang memastikan kekayaan bangsa kembali mengalir ke kantong rakyat.
Sumber : infopublik.id
