Tanah Laut, Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional melalui gerakan penanaman jagung serentak di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya memberikan dukungan secara kebijakan, tetapi juga menyiapkan bantuan sarana produksi bagi para petani.
Kegiatan penanaman jagung serentak tersebut merupakan program nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri dan dipusatkan di Sumatera Selatan. Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan dipusatkan di Desa Banyu Hirang, Kabupaten Tanah Laut, Sabtu (7/3/2026).
Usai mengikuti kegiatan pencanangan bersama Kapolda Kalsel, Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah dukungan konkret untuk mendukung keberhasilan program tersebut.
“Kita sudah menyiapkan bibit dan juga pupuk. Harapannya bantuan ini bisa bermanfaat bagi petani yang akan mengelola lahan,” ujarnya.
Menurutnya, potensi pengembangan komoditas jagung di Kalimantan Selatan dinilai sangat menjanjikan. Pemerintah daerah menargetkan pengembangan lahan jagung hingga mencapai 10.000 hektare di seluruh wilayah provinsi.
Ia menjelaskan, khusus di lokasi kegiatan di Desa Banyu Hirang terdapat sekitar 10 hektare lahan yang ditanami jagung. Sementara secara keseluruhan di Kalimantan Selatan, luas lahan yang telah tertanam jagung saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 hektare.
“Khusus di lokasi ini sekitar 10 hektare. Secara keseluruhan di Kalsel targetnya 10.000 hektare, dan saat ini yang sudah tertanam mencapai lebih dari 1.000 hektare,” jelasnya.
Syarifuddin juga mengajak masyarakat untuk melihat peluang besar dari budidaya jagung, mengingat komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani.
Terkait kekhawatiran petani mengenai kemungkinan penurunan harga saat panen raya, ia memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Yang jelas, harga tidak akan merugikan petani. Justru kebijakan ini kita arahkan agar nantinya menguntungkan bagi mereka,” tegasnya.
Pewarta: Rachman
