Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) perkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor usaha.
Keterlibatan dunia usaha ini diarahkan untuk menambah kekuatan personel dan peralatan dalam menangani lahan rawan kebakaran.
Langkah tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, usai memimpin Apel Penanganan Karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar pada Minggu (11/10/2026).
Hanif menjelaskan, pelibatan dunia usaha merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel untuk memperkuat upaya penanganan karhutla yang selama ini telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi persoalan yang berdampak luas tersebut.
“Ini ada 350-an dunia usaha yang bergerak. Secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personel dan peralatan,” ujarnya.
Hanif menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan kebakaran di wilayah rawan.
Dalam pelaksanaannya, penanganan akan difokuskan pada sekitar 10.000 hektare lahan dengan karakteristik berbeda, yakni lahan persawahan bekas panen atau gagal panen serta kawasan gambut yang berpotensi mengalami kebakaran.
Untuk lahan persawahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel bersama jajaran terkait di kabupaten/kota diminta mengerahkan peralatan pembalik tanah.
Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu minggu agar sisa panen tidak menjadi sumber bahan bakar kebakaran.
Sementara itu, penanganan kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare dilakukan melalui pengerahan personel TNI, Polri, dan dunia usaha. Upaya pembasahan juga disiapkan dengan menaikkan muka air Sungai Martapura agar kawasan gambut kembali basah.
Dukungan peralatan turut disiapkan, antara lain 15 unit mobil tangki dari Korem 101/Antasari dan sekitar 30 unit dari pihak swasta. Selain itu, hampir 50 unit peralatan pembalik tanah akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan lahan pertanian.
Hanif berharap kolaborasi seluruh unsur tersebut dapat menghasilkan penanganan yang terarah dan terukur dalam waktu satu minggu, dengan tetap menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
Ia juga menyebut pola penanganan terpadu di Kalsel diharapkan dapat diterapkan di daerah lain yang menghadapi persoalan serupa, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” jelasnya.
Sumber : MC Kalsel
