Samarinda, Ricek.ID – Pesan berantai di media sosial berisi surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia ramai diperbincangkan publik. Surat tersebut diklaim berasal dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan disebut sebagai bentuk aspirasi sekaligus peringatan atas kondisi demokrasi dan etika publik di Kaltim.
Dalam isi surat, aliansi menyoroti dugaan menguatnya praktik kekuasaan yang terpusat pada satu lingkaran keluarga. Mereka menilai kondisi itu berpotensi mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sistematis.
Aliansi juga mempertanyakan peran partai politik dalam memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek rekam jejak dan etika kepemimpinan, serta berpotensi memperkuat dominasi politik keluarga tertentu di Kalimantan Timur.
Selain itu, surat tersebut turut mengkritik gaya kepemimpinan sejumlah pejabat publik yang dinilai cenderung elitis dan tidak mencerminkan nilai-nilai budaya Nusantara. Perilaku yang dianggap berlebihan dinilai dapat melukai rasa keadilan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pembentukan Tim Ahli Gubernur yang disebut memiliki alokasi dana lebih dari sepuluh miliar rupiah. Aliansi meminta adanya transparansi serta kejelasan efektivitas penggunaan anggaran.
Tidak hanya itu, mereka juga menilai dominasi keluarga dalam jabatan strategis berpotensi melemahkan sistem meritokrasi dan pengawasan pemerintahan daerah.
Melalui surat tersebut, aliansi masyarakat menyampaikan sejumlah permohonan kepada Presiden, di antaranya meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah, pemberian teguran kepada pejabat yang dinilai tidak mencerminkan etika publik, serta audit anggaran oleh lembaga terkait.
Dari sejumlah informasi yang beredar, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 20 hingga 23 April 2026. Aksi itu disebut akan berlangsung di sejumlah titik, di antaranya Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kalimantan Timur.
Aliansi menegaskan, Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara, diharapkan tetap dikelola secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
