Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum menjadi program prioritas
nasional sejak tahun 2021 hingga sekarang, yang telah ditetapkan Bappenas bidang Peningkatkan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda.
Sebagai program prioritas nasional, pada tahun 2023 yang lalu LPKA Kelas I Martapura mengikuti serangkaian kegiatan penyusunan draf Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta pendampingan dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI,menyelenggarakan program prioritas nasional tahun 2024 yaitu Piloting Pembelajaran bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Melalui kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum opearsional satuan pendidikan kesetaraan bagi anak berkonflik dengan hukum di Grand Qin Hotel, Banjarbaru.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Plt.Kepala LPKA Martapura, Kepala Lapas Banjarbaru dan Kepala LPN Karang Intan.
Dilanjutkan pemaparan oleh narasumber dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Sekretaris PKBM Insan Sekumpul.
Dilanjutkan sesi diskusi oleh seluruh peserta bimtek, turut hadir jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, LPKA Kelas I Martapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab.Banjar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, SMAN 2 Martapura dan PKBM Insan Sekumpul.
