Kotabaru, Riceknews.Id – Kekecewaan dirasakan warga Desa Tanjung Semalantan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas terbengkalainya pembangunan jembatan penghubung menuju desa mereka. Anggota DPRD Kotabaru dari Partai Hanura, Suriyah, mengecam keras kinerja kontraktor pelaksana proyek strategis yang didanai APBD 2024 senilai Rp17 miliar tersebut.
Suriyah mengungkapkan bahwa proyek jembatan ini telah beberapa kali dianggarkan, namun baru pada tahun ini realisasi fisiknya dimulai. Ironisnya, pekerjaan terhenti akibat kontraktor yang dinilai tidak profesional dan gagal menuntaskan proyek sesuai target yang ditetapkan.
“Ini sangat disayangkan. Pemerintah daerah sudah beberapa kali menganggarkan, baru kali ini terlaksana, tapi justru tidak selesai karena kontraktornya tidak serius. Ini menjadi pelajaran penting,” tegas Suriyah saat ditemui pada Senin (14/4/2025).
Legislator tersebut mendesak Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk lebih selektif dalam memilih rekanan. Ia menyoroti praktik sejumlah kontraktor yang hanya mengandalkan uang muka 30 persen tanpa memiliki modal kerja yang memadai.
“Begitu mereka terima 30 persen, langsung kerja. Tapi setelah uang muka habis, pekerjaan berhenti total. Ini yang terjadi di Tanjung Semalantan. Ke depan, kontraktor yang hanya bisa bekerja dengan modal uang muka sebaiknya tidak dipilih lagi. Bukan soal uang muka semata, tapi soal komitmen dan kapabilitas,” tandasnya.
Suriyah khawatir anggaran Rp17 miliar yang dialokasikan tidak akan cukup jika pekerjaan dilakukan secara serampangan. Bahkan, dengan kondisi proyek saat ini, ia memperkirakan pembangunan jembatan tidak akan rampung dalam dua tahun ke depan tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang.
Lebih lanjut, Suriyah menekankan pentingnya peran aktif kepala desa dalam mengawasi jalannya pembangunan sebagai bentuk kontrol sosial di tingkat akar rumput. “Masukan dari kepala desa sangat kami perlukan. Ini penting sebagai bentuk pengawasan dan kontrol bersama terhadap pelaksanaan program. Setelah dianggarkan, tugas kita adalah memastikan program tersebut menyentuh hingga ke pelosok desa,” ujarnya.
Sementara itu, warga Desa Tanjung Semalantan merasa sangat kecewa dan berharap proyek jembatan yang vital bagi akses ekonomi, sosial, dan layanan publik desa mereka dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan. “Kalau jembatannya tidak selesai-selesai, kami yang jadi korban. Akses jadi sulit, apalagi kalau darurat,” keluh Pikal, salah seorang warga.
Masyarakat kini menanti tindakan tegas Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan mengambil langkah konkret demi menuntaskan pembangunan jembatan Tanjung Semalantan, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan warga setempat.
