Ricek.ID – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah merancang strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan ketahanan perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Purbaya menyampaikan perkembangan ekonomi dan kinerja fiskal sepanjang 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
“Dengan mencermati perkembangan ekonomi terkini serta prospek ke depan, arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Menurut Purbaya, perekonomian global masih menghadapi berbagai risiko, antara lain meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan global, serta menguatnya kebijakan proteksionisme. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi rantai pasok, harga komoditas, inflasi, suku bunga, nilai tukar, hingga aktivitas perekonomian global.
Selain itu, pemerintah juga mewaspadai dampak fenomena El Niño terhadap sektor pangan dan energi. Gangguan produksi dan distribusi pangan serta pasokan energi berpotensi memberikan tekanan terhadap harga sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Menkeu menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Perekonomian nasional pada semester I 2026 tumbuh sebesar 5,46 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Likuiditas perbankan juga dinilai memadai untuk menopang penyaluran kredit dan mendukung aktivitas ekonomi.
Kinerja perdagangan turut memberikan kontribusi positif. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari–Juni 2026 tetap mencatat surplus. Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah, pasar saham, serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap kondusif.
Hingga 28 Agustus 2026, aliran modal masuk tercatat mencapai Rp140,6 triliun. Sementara itu, kinerja fiskal tetap solid. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara tetap tumbuh kuat dengan defisit yang terkendali sebesar 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketahanan ekonomi dan fiskal tersebut turut menopang kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Purbaya menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 membutuhkan sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dunia usaha sehingga masing-masing instrumen dapat bekerja secara optimal, proporsional, dan saling menguatkan,” kata Menkeu.
Dalam strategi tersebut, APBN diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong peran sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi mencapai 7 persen pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, investasi pemerintah akan diarahkan sebagai katalisator, sementara investasi swasta diharapkan menjadi penggerak utama. Pemerintah daerah juga akan diperkuat perannya dalam mendukung percepatan investasi dan pembangunan ekonomi di daerah.
Investasi juga diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi dan memberikan dampak besar terhadap transformasi ekonomi nasional.
Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro sebagai fondasi bagi keberlanjutan pertumbuhan. Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga daya beli masyarakat, konsumsi, serta iklim investasi.
Pemerintah juga akan menjaga kondisi suku bunga agar tetap kompetitif guna mendukung akses pembiayaan, memperkuat kepercayaan dunia usaha, dan mendorong aktivitas investasi.
Bersama Bank Indonesia, pemerintah akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memitigasi dampak gejolak global, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi dan melakukan ekspansi.
Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah juga mendorong optimalisasi sektor-sektor strategis, termasuk sektor minyak dan gas bumi.
Upaya peningkatan lifting migas dilakukan melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan migas, pemanfaatan teknologi yang lebih maju, serta penguatan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi operasi.
Di sisi lain, iklim investasi hulu migas akan terus diperbaiki melalui peningkatan kepastian berusaha, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kesehatan APBN, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi fiskal secara menyeluruh.
Dari sisi pendapatan, optimalisasi penerimaan negara akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang kondusif. Dari sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan kualitas pengeluaran melalui efisiensi, refocusing, serta pengalokasian anggaran yang semakin produktif dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, pembiayaan defisit akan dilakukan secara inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan guna menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” tegas Purbaya.
Komitmen tersebut tercermin dalam postur RAPBN 2027. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun, sementara belanja negara dianggarkan sebesar Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Menurut Menkeu, postur tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal.
Dengan strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada 2027 dapat tumbuh sebesar 6 persen dengan inflasi dijaga pada level 2,5 persen.
Stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang terjaga diperkirakan mendukung imbal hasil SBN tenor 10 tahun pada level 6,9 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada level Rp17.500 per dolar AS.
Dengan mempertimbangkan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, khususnya dinamika di kawasan Timur Tengah dan tekanan terhadap aktivitas ekonomi global, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$75 per barel.
Untuk sektor migas, lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Strategi ekonomi dan fiskal 2027 pada akhirnya diarahkan tidak hanya untuk mencapai target pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3–4,87 persen, serta rasio gini pada rentang 0,362–0,367 persen. Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Pemerintah juga menetapkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui perbaikan nilai tukar petani pada kisaran 126–128 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 106–110.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang kuat, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi tetap terjaga,” pungkas Purbaya.
Sumber : infopublik.id
