Riceknews.Id – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3P2KB) menggelar Rembuk Stunting Tahun 2025 di Grand Qin Hotel Banjarbaru pada Kamis (10/7/2025). Acara ini fokus pada upaya percepatan penurunan angka stunting.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, dan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, tim percepatan penurunan stunting, kepala puskesmas, koordinator KB, ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta sejumlah undangan terkait.
Stunting, Tantangan Serius Pembangunan Nasional
Bupati Saidi Mansyur menegaskan bahwa stunting bukan lagi sekadar masalah kesehatan, melainkan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif, serta lebih rentan terhadap berbagai penyakit.
“Pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Begitu pula di Kabupaten Banjar, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Saidi.
Saidi menambahkan, rembuk stunting ini adalah momen penting untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi keberhasilan, dan memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.
Angka Stunting Masih Tinggi, Perlu Solusi Komprehensif
Plh Kepala Dinsos P3P2KB, Aswadi, menyampaikan data terbaru. Berdasarkan data E-PPGBM periode Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar pada Triwulan II tercatat sebesar 27,3 persen, dengan cakupan D/S (jumlah balita yang ditimbang dibandingkan seluruh balita) sebesar 69,08 persen. Angka ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan masih belum maksimal.
“Ini menandakan pekerjaan kita bersama belum tuntas, belum tepat sasaran, dan belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Aswadi.
Aswadi berharap, forum rembuk stunting ini akan mendorong seluruh lintas sektor untuk berdiskusi dan menyepakati langkah strategis yang menyentuh akar masalah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.
Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain masih maraknya pernikahan dini dan pernikahan di bawah tangan, tingginya angka ibu hamil berisiko dan kasus anemia, serta rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang.
Kendala lain termasuk minimnya kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana pemberian makanan tambahan (PMT), dan kasus bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, ditemukan pula kendala sosial seperti orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk imunisasi.
Dengan dilaksanakannya rembuk stunting ini, diharapkan Kabupaten Banjar mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menekan angka stunting demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
