Ricek.iD- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam dua hari terakhir melumpuhkan aktivitas angkutan darat di Kabupaten Kotabaru. Puluhan truk terpaksa berhenti beroperasi akibat tidak mendapatkan pasokan BBM, sementara para sopir harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian.
Sejumlah sopir mengaku telah menunggu sejak sore hingga malam hari di SPBU. Namun hingga kini, distribusi solar belum kembali normal.
Kondisi ini juga diikuti lonjakan harga di lapangan. Jika sebelumnya solar berada di kisaran Rp6.800 per liter, kini mencapai sekitar Rp10.000 per liter di SPBU, bahkan menembus Rp15.000 per liter di tingkat eceran dengan ketersediaan terbatas.
Antrean kendaraan angkutan terus bertambah, sementara tidak semua sopir dipastikan memperoleh jatah BBM. Sebagian bahkan harus kembali mengantre pada hari berikutnya.
“Sudah antre lama, tapi belum tentu dapat. Kalau begini terus, kami tidak bisa bekerja,” ujar salah seorang sopir.
Para sopir berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mengingat kondisi ini berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.
Dampak Meluas ke Sektor Laut
Kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada angkutan darat. Nelayan dan operator transportasi laut juga mulai merasakan dampak serius, terutama akibat terbatasnya pasokan Pertalite.
Di lapangan, penerapan sistem pembelian berbasis barcode serta larangan pengisian menggunakan jeriken dinilai turut membatasi akses masyarakat, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU.
Salah satu pelangsir BBM, Arbain, mengungkapkan puluhan speedboat tidak beroperasi akibat kelangkaan tersebut.
“Sudah dua hari kosong. Sekitar 20 sampai 30 unit speedboat tidak berangkat, sehingga penumpang tidak terangkut,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada harga, melainkan ketersediaan pasokan yang belum jelas.
Sorotan Distribusi dan Harapan Solusi
Arbain juga menilai distribusi BBM saat ini belum merata dan cenderung lebih berpihak pada sektor darat, sementara transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Kotabaru memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat.
Hal senada disampaikan operator speedboat dari Pulau Sebuku yang menegaskan keterbatasan akses menjadi kendala utama.
“Tidak mungkin kami membawa speedboat ke SPBU,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan pengawasan distribusi BBM seperti penggunaan barcode bertujuan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Namun, implementasinya di daerah kepulauan dinilai masih perlu penyesuaian.
Para pelaku usaha transportasi dan nelayan berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera menghadirkan solusi, termasuk membuka akses distribusi yang lebih fleksibel atau menghadirkan fasilitas pendukung seperti SPBU terapung.
Krisis BBM ini menjadi peringatan penting akan perlunya distribusi energi yang merata, terutama di wilayah kepulauan. Tanpa penanganan cepat, dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mobilitas masyarakat secara luas.
