Ricek.ID – Pemerintah Desa Keramat, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar bersama aparat desa dan masyarakat di Balai Desa Keramat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, Muhammad Hafizh Anshari, sebagai narasumber.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan masyarakat terhadap regulasi, norma hukum, serta prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Salah satu regulasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan ini menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, pelayanan kepada masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa.
Anggota Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, mengatakan pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa penting dimiliki bukan hanya oleh aparatur desa, tetapi juga masyarakat. Dengan memahami aturan, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa.
“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, aparatur dan masyarakat perlu memahami aturan tersebut agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” ujar Amiruddin.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga. Forum musyawarah desa dapat menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Sementara itu, Kepala DPMD Banjar Muhammad Hafizh Anshari menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Pengelolaan Dana Desa harus tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Pemerintah desa perlu menyusun skala prioritas program yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujar Hafizh.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat dalam menentukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perencanaan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Pambakal Desa Keramat, Said Syeh, mengatakan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara mudah, adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui musyawarah desa, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran,” ujar Said.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah poin penting turut disosialisasikan kepada masyarakat Desa Keramat, di antaranya penyesuaian Dana Desa dengan mendorong efisiensi penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tengah penyesuaian alokasi anggaran desa.
Selain itu, optimalisasi musyawarah desa juga menjadi perhatian, dengan mendorong keterlibatan warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan arah pembangunan secara partisipatif.
Aspek peningkatan pelayanan publik turut ditekankan, khususnya kewajiban aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang mudah, adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Desa Keramat berharap pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap regulasi pemerintahan desa semakin baik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bumi Selamat.
