Ricek.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki tahap penguatan dengan sasaran sekitar 10.000 hektare lahan rawan kebakaran. Pemerintah menargetkan langkah penanganan terpadu tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu satu minggu melalui pengerahan personel dan peralatan dari berbagai unsur.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan target tersebut setelah memimpin Apel Penanganan Karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar pada Minggu (11/10/2026).
Hanif mengatakan, penanganan dilakukan berdasarkan dua karakteristik lahan. Pertama, lahan persawahan yang menyisakan material bekas panen atau gagal panen sehingga berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran. Kedua, kawasan gambut yang membutuhkan penanganan khusus melalui pembasahan.
Untuk lahan persawahan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel bersama jajaran kabupaten/kota diminta menggerakkan peralatan pembalik tanah. Seluruh sisa panen yang berpotensi memicu kebakaran ditargetkan dapat ditangani dalam waktu satu minggu.
“Kita hanya memberikan waktu satu minggu, semua sisa panen itu harus dibalik tanahnya sehingga tidak ada potensi untuk terbakar,” tegas Hanif.
Adapun kawasan gambut yang menjadi sasaran penanganan mencapai sekitar 1.650 hektare. Pemerintah akan mengerahkan personel TNI, Polri, dan unsur dunia usaha untuk melakukan penanganan secara bersama-sama.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembasahan gambut melalui peningkatan muka air Sungai Martapura. Upaya ini dilakukan dengan dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS), sehingga air dapat digunakan untuk membasahi kembali kawasan yang berpotensi terbakar.
Dari sisi dukungan operasional, Korem 101/Antasari menyiapkan 15 unit mobil tangki, sedangkan pihak swasta menyediakan sekitar 30 unit tambahan. Hampir 50 unit peralatan pembalik tanah juga akan dikerahkan untuk mendukung penanganan lahan pertanian.
Hanif menegaskan, seluruh sumber daya tersebut akan diarahkan ke lokasi prioritas agar penanganan berjalan lebih terfokus. Evaluasi tetap dilakukan mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Menurutnya, percepatan penanganan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif perusahaan dan masyarakat. Karena itu, sekitar 350 dunia usaha di Kalsel diajak berkontribusi langsung melalui penyediaan personel dan peralatan.
Hanif berharap, dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan lintas sektor, penanganan pada kawasan prioritas dapat berjalan sesuai target serta menekan potensi kebakaran berulang di Kalsel.
Sumber : MC Kalsel
