Menu

Mode Gelap
Viral Video IGD Puskesmas Sungai Ulin, Wali Kota Banjarbaru Jenguk Pasien di RSUD Ratu Zalecha Kandang Ayam dan Truk Terbakar di Pelaihari, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah Kabut Asap Karhutla Ganggu Pengendara di Jalur Tanah Laut–Banjarbaru, Polisi Beri Imbauan Karhutla Berkobar di Liang Anggang Banjarbaru, Jalur Banjarbaru–Bati-Bati Ditutup Total Kabut Asap Karhutla Selimuti Bati-Bati hingga Banjarbaru, Pengendara Pilih Berhenti

DPRD · 23 Jul 2025 23:43 WIB

Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel


 Cegah Korupsi, Pemkab dan DPRD Banjar Rakor dengan KPK dan BPKP Kalsel Perbesar

Riceknews.Id – Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan pada Rabu (23/7/2025).

Rakor yang digelar serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk mencegah korupsi, terutama di sektor perencanaan dan penganggaran.

Di Kabupaten Banjar, acara ini dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD lantai 2, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Banjar H. Agus Maulana, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat terkait.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar seremoni. Ia mengatakan, kegiatan ini adalah momen untuk memperlihatkan kondisi riil proses perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel, bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.

Ia menambahkan, KPK kini tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, tetapi juga aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap awal, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Ely, hampir 90 persen potensi kerugian keuangan negara terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, sektor ini menjadi fokus utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.

Pewarta: Hendra Lianor

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

258 Keluarga Desa Pekauman Terima Bantuan Beras Bulog

1 September 2026 - 16:36 WIB

Staf DPRD Banjar Dipanggil Polda Kalsel, Ini Penjelasan Pimpinan Dewan

25 Agustus 2026 - 20:40 WIB

Aparat Desa Keramat Bersama Relawan Bagi-Bagi Masker Asap Karhutla

25 Agustus 2026 - 19:12 WIB

3.000 Warga Ikuti Jalan Santai HUT RI & Hari Jadi Kabupaten Banjar

23 Agustus 2026 - 19:18 WIB

Naupal Hebatullah Raih Medali Perak O2SN 2026 Cabang Pencak Silat

23 Agustus 2026 - 17:15 WIB

Wartawan Banjar-Banjarbaru Adu Strategi Catur & Domino dalam Lomba Kemerdekaan FJB

22 Agustus 2026 - 18:43 WIB

Trending di ADVERTORIAL