Riceknews.Id – Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya mempercepat penyediaan layanan internet untuk masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Upaya ini dilakukan melalui kunjungan konsultasi ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMDIGI) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, bersama Wakil Ketua Komisi II, M Suhartono, serta anggota lainnya, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid.
Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk membahas program pengadaan tower dan jaringan komunikasi di wilayah blankspot, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar di Kabupaten Kotabaru.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kotabaru menjelaskan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan jaringan internet guna meningkatkan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau sinyal telekomunikasi.
Kabupaten Kotabaru, yang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki 168 desa, dengan hampir separuhnya berada di kawasan kepulauan. Banyak desa di kawasan tersebut, terutama yang berada di pulau-pulau terpisah, kesulitan mendapatkan sinyal. Bahkan, masyarakat di desa-desa tersebut harus pergi ke titik tertentu untuk dapat mengakses internet.
“Kabupaten Kotabaru terdiri dari 168 desa, hampir separo di antaranya berada di wilayah kepulauan, dengan kondisi 1 desa berada di 1 pulau. Sebagian besar desa di kepulauan ini tidak mendapatkan sinyal internet. Untuk mendapatkan akses, warga harus pergi ke titik tertentu yang memiliki tower. Ini menjadi masalah besar, apalagi di era digital seperti sekarang ini, terutama bagi anak-anak yang sedang menghadapi ujian,” ujar Abu Suwandi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, memberikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPRD yang terus berupaya memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar.
“Saya sangat mengapresiasi Komisi II DPRD Kotabaru yang serius memperhatikan masalah jaringan dan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kami, khususnya di desa-desa terpencil dan terluar. Ini penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi di era digital ini,” ungkap Gusti Abdul Wakhid.
Perwakilan Bakti Komdigi RI, Sabrina, menyambut baik kedatangan delegasi dari DPRD Kotabaru dan Diskominfo untuk membahas masalah blankspot di wilayah tersebut. Sabrina menjelaskan bahwa saat ini hanya ada satu situs Base Transceiver Station (BTS) di Kotabaru, yaitu di Marabatuan. Namun, situs tersebut tidak berfungsi karena adanya gangguan massal pada satelit lintas arta pada 19 Oktober 2024, yang menyebabkan hilangnya sinyal sementara.
“Untuk saat ini, hanya ada satu BTS di Kotabaru, yaitu di Marabatuan. Sayangnya, situs tersebut tidak aktif karena gangguan massal pada satelit kami yang terjadi pada 19 Oktober. Kami belum memiliki cadangan satelit untuk menggantikan layanan yang hilang,” jelas Sabrina.
Ia juga mengingatkan bahwa untuk pengusulan pengadaan tower dan jaringan komunikasi, harus disampaikan melalui satu pintu, yaitu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Pengajuan dari Diskominfo Kotabaru akan menjadi acuan untuk layanan internet di daerah tersebut.
Selain itu, Bakti Komdigi menyatakan komitmennya untuk memberikan layanan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) yang berkualitas dan tepat sasaran guna mengatasi kesenjangan digital di seluruh Indonesia.
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan internet bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam akses teknologi digital.
