Ricek.ID – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2027 masuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansyur yang diwakili Wakil Bupati Said Idrus Al Habsyi dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura pada Selasa (8/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora, turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur eksekutif, Forkopimda serta undangan lainnya.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Said Idrus menyampaikan apresiasi atas penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Menurutnya, masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus belanja dalam Rancangan APBD 2027 diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberian stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas Said Idrus.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Bupati sepakat bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah.
Sementara itu, menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang pro-rakyat.
“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir,” tutup Said Idrus.
Pada agenda kedua, yakni Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Dengan demikian, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna berikutnya.
Sumber : Media Center Banjar
