Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di Aula Barakat, Martapura pada Rabu (22/7/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea saat membuka kegiatan tersebut menegaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita kenal itu duit dari rakyat untuk rakyat. Dari mereka lah dana pembangunan kita,” ujarnya.
Menurut Yudi, penerimaan dari PBB-P2 dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan hingga penyediaan fasilitas pelayanan publik seperti mal pelayanan publik. Karena itu, Sekda menilai optimalisasi penerimaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BPKPAD.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa, turut berperan aktif dalam mencapai target penerimaan pajak tersebut. Rakor ini digelar untuk mengevaluasi capaian penerimaan PBB-P2 hingga pertengahan tahun 2026, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah strategis guna mempercepat pencapaian target hingga akhir tahun anggaran.
Yudi juga mengapresiasi kinerja para camat, lurah, kepala desa atau pambakal, perangkat desa serta petugas yang telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), melakukan sosialisasi dan penagihan kepada wajib pajak. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang realisasi penerimaannya perlu ditingkatkan.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan rapat ini sebagai forum koordinasi dan penyamaan persepsi, sehingga setiap kendala dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama,” kata Sekda.
Kepada para camat, Yudi meminta agar terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing. Sementara itu, kepala desa dan lurah diharapkan mengoptimalkan peran aparatur desa dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu serta membantu penyampaian SPPT kepada wajib pajak.
Menurut Sekda, keberhasilan pencapaian target PBB-P2 tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kuatnya koordinasi, komitmen, dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Banjar.
Melalui rakor tersebut, Yudi berharap terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja, mempercepat penagihan, melakukan pemutakhiran data objek pajak, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan agar target PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
Sumber : Media Center Banjar
