Riceknews.Id – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menandatangani Komitmen Bersama Persetujuan Internal Audit Charter (IAC) dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Senin (16/6/2025) pagi.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Sekretaris Daerah HM Hilman, Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauly, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat di lingkungan Pemkab Banjar.
Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Bupati Banjar H. Saidi Mansyur menyatakan, penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemkab Banjar dan BPKP untuk memperkuat roda pemerintahan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
“Komitmen ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan dan akuntabilitas kinerja SKPD. Dengan ini, kami berharap transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Senada, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Ayi Riyanto menekankan bahwa penandatanganan ini bertujuan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pencapaian tujuan daerah.
“Dengan adanya komitmen bersama, maka APIP seperti BPKP dan Inspektorat dapat lebih mudah berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Hal ini akan memperlancar upaya pengawasan dan penguatan tata kelola,” jelas Ayi.
Kelola Risiko Pembangunan Daerah
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyampaikan bahwa penandatanganan ini mencakup seluruh pimpinan SKPD dan camat. Hal ini disaksikan oleh unsur pimpinan daerah sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi serta penguatan manajemen risiko strategis.
“Melalui SPIP dan IAC, kita bisa mengelola risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Apakah risiko itu perlu dimitigasi atau ditangani secara khusus, semuanya harus dikelola dengan baik demi tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar lima tahun ke depan,” terang Riza.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Internal Audit Charter (IAC) sebagai tindak lanjut dari amanah Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.
