Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berikan tanggapan atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Tanggapan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu (16/9/2026).
Ariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, catatan dan masukan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum memasuki pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Pemprov Kalsel menjelaskan, selisih antara pagu RPJMD/RKPD dengan alokasi dalam RAPBD 2027 mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah juga akan melakukan rekonsiliasi dan menentukan strategi prioritas program melalui pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran.
Di sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi pendapatan. Integrasi data distribusi bahan bakar minyak juga akan diperkuat untuk menekan potensi kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Sementara pada sisi belanja, porsi terbesar belanja modal diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan DPRD terkait pengendalian banjir, penyediaan air minum, sanitasi serta peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas.
Pemprov Kalsel turut menegaskan komitmen memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam melalui koordinasi lintas instansi, termasuk BPBD, Dinas Kehutanan dan instansi yang menangani lingkungan hidup.
Dalam RAPBD 2027, mandatory spending pendidikan dialokasikan sebesar 21,02 persen, infrastruktur pelayanan publik 43,39 persen, sedangkan belanja pegawai sebesar 29,11 persen. Pemerintah memastikan seluruhnya telah memenuhi ambang batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan anggaran akan kami ukur dari dampak nyata terhadap kualitas layanan dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Ariadi saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah akan mendorong belanja program yang lebih berkualitas dengan target terukur, antara lain menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kompetensi guru serta memperkuat penyerapan lulusan SMA. Upaya penanganan stunting dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka juga akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah.
Pemprov Kalsel juga memastikan RAPBD 2027 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Seluruh program diarahkan selaras dengan tema RKPD 2027, yakni penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas.
Terkait pembiayaan, pemerintah menjelaskan defisit RAPBD 2027 akan ditutup melalui pembiayaan neto, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2027 direncanakan nihil. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penyebab SiLPA sebelumnya untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran sejak awal tahun.
Pemprov Kalsel berharap seluruh masukan DPRD dapat menjadi dasar penyempurnaan RAPBD 2027 sehingga pembahasan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan menghasilkan anggaran yang mendukung pelayanan publik serta prioritas pembangunan daerah.
Sumber : MC Kalsel
