Menu ✖

Mode Gelap
Buruh Harian Tewas Dianiaya di Awang Bangkal Barat, Polisi Amankan Barang Bukti Polres Tanah Laut Ungkap 20 Kasus Narkoba Dalam Dua Bulan Karhutla Kabupaten Banjar 937 Kejadian di 6.100 Hektare Lahan Alfamart di Gambut Terbakar, Pria Diduga Pembakar Tewas di Kamar Mandi Kejari Kotabaru Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Kotabaru

EKOBIS · 15 Mei 2025 19:59 WIB

Kesenjangan Ekonomi Jadi Catatan dalam Musrenbang RPJMD Pemkab Banjar


 Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris Perbesar

Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris

Riceknews.id – Isu kesenjangan ekonomi serta minimnya akses modal dan pelatihan di Kabupaten Banjar menjadi sorotan utama yang perlu diatasi pemerintah daerah dalam periode kepemimpinan 2025-2029.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengungkapkan empat isu penting berdasarkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan.

“Hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) untuk Kabupaten Banjar terhadap empat dimensi (ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan) menunjukkan nilai yang baik, kecuali pada dimensi ekonomi,” ujar Saidi dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025).

Saidi menjelaskan lebih lanjut bahwa isu ekonomi di Kabupaten Banjar mendapatkan status “cukup” dalam survei tersebut, terutama disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi catatan penting yang perlu kita rumuskan dalam RPJMD,” lanjutnya.

Ia menambahkan, survei IHI juga memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani isu ekonomi tersebut.

“Rekomendasinya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, bantuan modal usaha produktif untuk keluarga rentan ekonomi, serta pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan,” tambahnya.

Meskipun demikian, usai acara dan saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai isu tersebut, Saidi menjelaskan bahwa hasil penilaian terkait isu ekonomi tersebut hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

“Kalau kondisi ekonomi secara absolut di tempat kita sebenarnya cukup bagus, tapi hasil survei ini menjadi perhatian kita saja,” singkatnya.

Pewarta: Haris Pranata
Editor: Hendra

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Gerakan Pangan Murah di Kotabaru, Minyak Goreng 2 Liter Dijual Rp30 Ribu

22 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Perkuat Reformasi Pasar Modal & Transparansi, OJK Akan Tindak Pelanggaran untuk Beri Efek Jera

20 Oktober 2026 - 21:04 WIB

Menko PM Gandeng Kementan Percepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian

19 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Pemerintah Bangun Kekuatan Ekonomi via Koperasi Keraton Nusantara

19 Oktober 2026 - 20:34 WIB

Menteri ESDM Ungkap Penyebab Stok Pertalite Turun Jadi 16 Hari

17 Oktober 2026 - 20:34 WIB

Danantara Ganti Dirut PLN, Menko Hilirisasi Sebut sebagai Aksi Korporasi Biasa

17 Oktober 2026 - 20:31 WIB

Trending di EKOBIS