Menu

Mode Gelap
Viral Video IGD Puskesmas Sungai Ulin, Wali Kota Banjarbaru Jenguk Pasien di RSUD Ratu Zalecha Kandang Ayam dan Truk Terbakar di Pelaihari, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah Kabut Asap Karhutla Ganggu Pengendara di Jalur Tanah Laut–Banjarbaru, Polisi Beri Imbauan Karhutla Berkobar di Liang Anggang Banjarbaru, Jalur Banjarbaru–Bati-Bati Ditutup Total Kabut Asap Karhutla Selimuti Bati-Bati hingga Banjarbaru, Pengendara Pilih Berhenti

EKOBIS · 15 Mei 2025 19:59 WIB

Kesenjangan Ekonomi Jadi Catatan dalam Musrenbang RPJMD Pemkab Banjar


 Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris Perbesar

Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris

Riceknews.idIsu kesenjangan ekonomi serta minimnya akses modal dan pelatihan di Kabupaten Banjar menjadi sorotan utama yang perlu diatasi pemerintah daerah dalam periode kepemimpinan 2025-2029.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengungkapkan empat isu penting berdasarkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan.

“Hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) untuk Kabupaten Banjar terhadap empat dimensi (ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan) menunjukkan nilai yang baik, kecuali pada dimensi ekonomi,” ujar Saidi dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025).

Saidi menjelaskan lebih lanjut bahwa isu ekonomi di Kabupaten Banjar mendapatkan status “cukup” dalam survei tersebut, terutama disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi catatan penting yang perlu kita rumuskan dalam RPJMD,” lanjutnya.

Ia menambahkan, survei IHI juga memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani isu ekonomi tersebut.

“Rekomendasinya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, bantuan modal usaha produktif untuk keluarga rentan ekonomi, serta pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan,” tambahnya.

Meskipun demikian, usai acara dan saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai isu tersebut, Saidi menjelaskan bahwa hasil penilaian terkait isu ekonomi tersebut hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

“Kalau kondisi ekonomi secara absolut di tempat kita sebenarnya cukup bagus, tapi hasil survei ini menjadi perhatian kita saja,” singkatnya.

Pewarta: Haris Pranata
Editor: Hendra

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Baca Lainnya

Ratifikasi IEU CEPA Buka Lebar Peluang Bisnis & Investasi bagi Indonesia-Uni Eropa

21 Agustus 2026 - 19:22 WIB

Suku Bunga Acuan Tetap 5,75 Persen, BI Perkuat Stabilitas Rupiah & Likuiditas

20 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Kementerian ESDM Pastikan Pembatasan Pertalite Masih dalam Kajian

20 Agustus 2026 - 19:50 WIB

Tekan Harga Bahan Pokok & Pangan, Masyarakat Serbu GPM DPKP Kalsel

19 Agustus 2026 - 19:39 WIB

Peresmian Ekspor Beras dari Kediaman, Mentan Dorong Efisiensi Anggaran untuk Petani

15 Agustus 2026 - 09:16 WIB

Mesin Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2027 Berbasis Transformasi Sektoral

15 Agustus 2026 - 09:14 WIB

Trending di EKOBIS