Menu

Mode Gelap
Dugaan Penimbunan Solar Disorot dalam Demo Sopir Truk Kalsel Warga Kertak Hanyar Geger, Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Kontrakan Tragedi di Sungai Tunjang, Empat ABK Tewas di Dalam Ruang Sempit Kapal Presiden Prabowo Sumbangkan “Rozak” Jadi Hewan Kurban Di Kabupaten Banjar Curas Bermodus Petugas PLN di Banjarbaru, Pelaku Rampas Gelang Emas Korban

EKOBIS · 15 Mei 2025 19:59 WIB

Kesenjangan Ekonomi Jadi Catatan dalam Musrenbang RPJMD Pemkab Banjar


 Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris Perbesar

Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025). foto-haris

Riceknews.idIsu kesenjangan ekonomi serta minimnya akses modal dan pelatihan di Kabupaten Banjar menjadi sorotan utama yang perlu diatasi pemerintah daerah dalam periode kepemimpinan 2025-2029.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengungkapkan empat isu penting berdasarkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan.

“Hasil survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) untuk Kabupaten Banjar terhadap empat dimensi (ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan) menunjukkan nilai yang baik, kecuali pada dimensi ekonomi,” ujar Saidi dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ballroom Hotel Rodhita Banjarbaru, Kamis (15/5/2025).

Saidi menjelaskan lebih lanjut bahwa isu ekonomi di Kabupaten Banjar mendapatkan status “cukup” dalam survei tersebut, terutama disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi catatan penting yang perlu kita rumuskan dalam RPJMD,” lanjutnya.

Ia menambahkan, survei IHI juga memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani isu ekonomi tersebut.

“Rekomendasinya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, bantuan modal usaha produktif untuk keluarga rentan ekonomi, serta pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan,” tambahnya.

Meskipun demikian, usai acara dan saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai isu tersebut, Saidi menjelaskan bahwa hasil penilaian terkait isu ekonomi tersebut hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

“Kalau kondisi ekonomi secara absolut di tempat kita sebenarnya cukup bagus, tapi hasil survei ini menjadi perhatian kita saja,” singkatnya.

Pewarta: Haris Pranata
Editor: Hendra

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

DJPb Umumkan Triwulan I 2026 Ekonomi Kalsel Tumbuh Positif

12 Mei 2026 - 19:56 WIB

Purbaya Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Baru Tanpa Arahan Presiden

12 Mei 2026 - 19:05 WIB

Sosialisasi Pembiayaan Syariah, Diskop UKM Kalsel Dorong Penguatan UMKM Kalsel

11 Mei 2026 - 17:35 WIB

Dekatkan Akses Pangan Terjangkau, Pemko Banjarmasin Gelar Bazar Pasar Murah ke-43

11 Mei 2026 - 17:30 WIB

Pemprov Sulut Terima Tiga Kapal Ikan Hasil Tangkapan IUU Fishing

10 Mei 2026 - 18:54 WIB

Jadi Model Kemandirian Pesisir, Presiden Dorong Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih

10 Mei 2026 - 18:49 WIB

Trending di EKOBIS