Ricek.ID – Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko yang diselenggarakan Inspektorat Kota Banjarmasin di Calamus Ballroom Rattan Inn pada Rabu (5/8/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. FGD juga mendukung pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi serta penguatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2026.
Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Banjarmasin atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Setiap program dan kegiatan memiliki risiko yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik. Karena itu, manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap perangkat daerah,” ujarnya.
Yamin menegaskan kemampuan mengidentifikasi risiko sejak dini akan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi yang tepat sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan komitmen Pemko Banjarmasin untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPIP Terintegrasi, manajemen risiko yang berkualitas, serta pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur.
Yamin berharap FGD ini menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk berdiskusi secara aktif, mengidentifikasi berbagai risiko pada unit kerja masing-masing, menyusun strategi mitigasi yang realistis, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penerapan manajemen risiko sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, kolaborasi seluruh pegawai, serta konsistensi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Melalui penguatan manajemen risiko, Pemko Banjarmasin optimistis mampu mewujudkan birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, dan adaptif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan visi Banjarmasin Maju Sejahtera.
Sumber : Prokom Banjarmasin
