Kabupaten Banjar- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan penting. Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan, setiap anggaran yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, tersebut beragendakan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Selain itu, rapat juga membahas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD Banjar, unsur eksekutif, Forkopimda, dan undangan lainnya.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Pemerintah daerah menilai masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam RAPBD 2027, belanja daerah diarahkan pada sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberian stimulus untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Sementara menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemerintah Kabupaten Banjar menyepakati pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan, serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah.
Adapun menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional, dan penguatan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir,” tutupnya.
Pada agenda kedua, yakni Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dengan persetujuan tersebut, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diproses menuju penetapan sebagai Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna berikutnya.
