Menu

Mode Gelap
Perempuan di Pengaron Banjar Ditemukan Tewas di Sawah, Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Dugaan Penimbunan Solar Disorot dalam Demo Sopir Truk Kalsel Warga Kertak Hanyar Geger, Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Kontrakan Tragedi di Sungai Tunjang, Empat ABK Tewas di Dalam Ruang Sempit Kapal Presiden Prabowo Sumbangkan “Rozak” Jadi Hewan Kurban Di Kabupaten Banjar

OPINI · 10 Jun 2026 08:20 WIB

Analisis: Gejolak Rupiah, Narasi Krisis, dan Pertarungan Kedaulatan Ekonomi


 Oleh: M. Irfan Fajrianur, SE., S.H., CPM. Perbesar

Oleh: M. Irfan Fajrianur, SE., S.H., CPM.

Kalimantan Timur-Mencermati perkembangan pasar keuangan domestik dan regional belakangan ini, publik disuguhkan oleh dua fenomena besar yang saling berkaitan.

Pertama, munculnya narasi negatif media asing (seperti Bloomberg) yang sempat menghembungkan sentimen “Sell Indonesia” di awal pengetatan kebijakan era Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dibalas oleh netizen dengan #SellSingapore. Kedua, adanya penggiringan opini publik melalui benturan prediksi Artificial Intelligence (AI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berspekulasi bahwa Dolar AS akan menembus Rp19.000 hingga Rp22.000 di akhir tahun akibat beban Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai praktisi di bidang Ekonomi, Hukum, dan Manajemen Konflik, saya memandang situasi ini secara jernih: Indonesia tidak sedang menuju krisis moneter seperti tahun 1998. Sebaliknya, fluktuasi yang terjadi saat ini adalah dampak dari “perang total” melawan penjahat ekonomi demi menegakkan kedaulatan nasional.

Berikut adalah bedah analisis komprehensif berbasis data dan fakta empiris:

MENEPIS ISU KRISIS 1998: FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA JAUH LEBIH KUAT

Masyarakat harus diedukasi agar tidak terjebak dalam perang psikologis (psywar) yang menyamakan situasi hari ini dengan Krisis Moneter 1998. Pada tahun 1998, Indonesia hancur karena rapuhnya sistem perbankan, utang swasta jangka pendek yang tidak terlindungi (unhedged), dan cadangan devisa yang tiris.

Hari ini, kondisi kita jauh berbeda. Bank Indonesia (BI) memiliki fondasi yang sangat kuat dengan cadangan devisa yang mumpuni serta instrumen moneter yang responsif (seperti SRBI) untuk melakukan intervensi pasar. Kenaikan dolar saat ini bersifat global akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat (Higher for Longer), bukan karena pembusukan ekonomi domestik.

COLLATERAL DAMAGE DARI PERANG MELAWAN PENJAHAT EKONOMI

Mengapa pasar keuangan kita mengalami tekanan jangka pendek?

Dari kacamata Hukum Bisnis , pemerintahan saat ini sedang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kebocoran anggaran, mafia komoditas, penyelundup, dan pelaku capital flight (pelarian modal secara ilegal ke luar negeri).

Ketika ruang gerak para penjahat ekonomi ini dipersempit oleh instrumen hukum yang agresif, mereka melakukan perlawanan balik (counter-attack) dengan cara menarik likuiditas mereka dari pasar domestik dan menggoreng sentimen negatif untuk menciptakan kepanikan pasar (market panic). Jadi, fluktuasi dolar saat ini adalah biaya ekonomi yang harus dibayar (collateral damage) dalam proses pembersihan benalu bangsa.

FENOMENA #SELLSINGAPORE DAN MOMENTUM KEPERCAYAAN EKONOMI NASIONAL

Berdasarkan laporan media, media asing sempat menyoroti pengetatan ekonomi di Indonesia. Namun, arah angin berbalik seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Singapura saat ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Singapura menikmati limpahan dana dari Indonesia baik yang legal maupun yang grey area.

Ketika Indonesia memperketat regulasi fiskal dan menegakkan kepatuhan hukum (compliance), dampaknya langsung memukul perekonomian Singapura yang sangat bergantung pada arus modal regional.

Gerakan #SellSingapore yang digaungkan oleh netizen Indonesia bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah refleksi dari meningkatnya kepercayaan diri (market confidence) bahwa episentrum kekuatan ekonomi harus berada di Jakarta, bukan didikte dari luar negeri.

MELURUSKAN DISTORSI ISU: AI, BANK INDONESIA, DAN PROGRAM MBG

Baru-baru ini berkembang rilis yang membenturkan prediksi AI bahwa dolar akan menyentuh Rp19.000 hingga Rp22.000 karena beban Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah bentuk simplifikasi yang keliru dan menyesatkan:

 Fakta Moneter: AI bekerja berdasarkan algoritma sentimen internet dan data historis tanpa memperhitungkan variabel intervensi kebijakan. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) adalah otoritas riil yang memiliki kuasa penuh untuk menstabilkan nilai tukar melalui instrumen moneter riil di lapangan.

 Fakta Fiskal & Stimulus Domestik (Dari kacamata ekonomi): Menuduh program MBG akan merusak nilai tukar adalah kekeliruan besar. Anggaran MBG adalah bentuk investasi SDM jangka panjang yang sifatnya sirkular. Uang tersebut berputar 100% di dalam negeri untuk membeli hasil tani, peternak, dan UMKM lokal. Program ini justru menjadi stimulus konsumsi domestik yang memperkuat benteng ekonomi kita dari ancaman resesi global, bukan untuk impor yang menghabiskan cadangan dolar.

 Manajemen Risiko (Kacamata CPM): Pemerintah tetap menjaga koridor defisit fiskal di bawah 3% sesuai undang-undang. Narasi dolar Rp22.000 sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu untuk mendelegitimasi program strategis nasional.

KESIMPULAN

Indonesia hari ini sedang bertransisi menjadi negara maju yang bersih, tegas, dan berwibawa. Proses “bersih-bersih” dari mafia ekonomi dan restrukturisasi kebijakan fiskal pasti melahirkan riak-riak kecil di pasar keuangan.

Target dolar belasan hingga puluhan ribu yang bernada provokatif adalah angka psikologis yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti publik. Sebagai bangsa yang besar, kita harus rasional dan bersatu mengawal kedaulatan ekonomi ini. Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar: Mandiri, Bersih, dan Berdaulat.

 

 

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Mengajarkan Pusat Cara Berpolitik: Kedewasaan Publik dan Seni Mengelola Dinamika Hubungan Eksekutif di Kaltim

24 Mei 2026 - 10:21 WIB

Kedaulatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi: Menembus Tabir Teatrikal Politik Kaltim

25 April 2026 - 20:36 WIB

IdulFitri Indonesia, Dari Ritus Islam ke Tradisi Peradaban Nasional

22 Maret 2026 - 17:28 WIB

RUU Kejaksaan dan Potensi Konflik Kewenangan dengan Polri

9 Februari 2025 - 18:59 WIB

Menilai Sisi Keadilan Dinamika Pilkada di Banjarbaru

1 Desember 2024 - 12:56 WIB

Trending di Banjarbaru