Ricek.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menindaklanjuti kasus rumah roboh di Komplek Fadilah 1 Blok E, Jalan Tembikar Kanan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, Jumat (9/10/2026) menjelaskan langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kejadian sekaligus mendorong penyelesaian masalah agar keselamatan penghuni perumahan tetap menjadi prioritas.
“Pemprov Kalsel berperan melakukan koordinasi, memberikan masukan, serta mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya,” katanya.
Rahmiyanti mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjar terkait kejadian tersebut. Informasi awal mengenai rumah roboh itu baru diketahui melalui media sosial.
Meski belum menerima laporan resmi, Disperkim Kalsel akan segera berkoordinasi dengan Disperkim Kabupaten Banjar untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong langkah penanganan yang diperlukan.
Menurut Rahmiyanti, penyebab robohnya rumah harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan dugaan. Karena itu, pembentukan tim investigasi teknis gabungan yang melibatkan Disperkim, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta ahli konstruksi dinilai penting untuk mengetahui faktor penyebab kejadian.
Investigasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kejadian berkaitan dengan kualitas konstruksi bangunan, kondisi tanah, atau faktor teknis lainnya.
“Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan dan pertanggungjawaban pihak terkait,” ungkapnya.
Rahmiyanti menegaskan, apabila hasil investigasi menemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan konstruksi, pemerintah kabupaten perlu mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut antara lain mengevaluasi serta menghentikan sementara perizinan pembangunan kawasan apabila memenuhi dasar hukum, mewajibkan pengembang melakukan perbaikan atau pembangunan ulang sesuai standar teknis, serta meneruskan hasil investigasi kepada kepolisian apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan inspeksi mendadak terhadap perumahan bersubsidi lain di kawasan dengan kondisi tanah serupa. Pemeriksaan ini penting untuk mengantisipasi potensi kerusakan bangunan dan mencegah kejadian serupa terulang.
Pemprov Kalsel melalui Disperkim akan mendorong pemerintah kabupaten agar tidak hanya berfokus pada penanganan rumah yang telah roboh, tetapi juga memastikan kondisi bangunan di kawasan sekitar melalui pemeriksaan yang menyeluruh.
Penanganan yang cepat, berbasis hasil investigasi, dan melibatkan pihak teknis diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memastikan tanggung jawab pengembang dan perlindungan terhadap penghuni perumahan bersubsidi.
Sumber : MC Kalsel
