Riceknews.Id – Jika Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hanya tersedia di kantor pengadilan, kini akan dihadirkan tiap kelurahan dan desa termasuk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Rencana pembentukan Posbakum tersebut dibahas saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalsel, Alex Comas Pinem, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Bupati Banjar H Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (12/9/2025).
Alex Comas Pinem mengatakan, pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembentukan Posbakum di 277 desa dan 13 kelurahan se-Kabupaten Banjar.
Alex menegaskan bahwa kehadiran Posbakum bertujuan untuk memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Dengan adanya Posbakum, masyarakat tidak lagi bingung atau merasa jauh dari akses hukum. Di kelurahan/desa sudah ada wadah untuk mediasi, pemberian saran, dan pendampingan sebelum masuk ke ranah litigasi,” ujar Alex.
Ia menjelaskan bahwa Posbakum nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan hukum berbasis pendekatan musyawarah dan mufakat.
Dalam pelaksanaannya, Posbakum akan melibatkan berbagai elemen seperti lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh adat, serta organisasi bantuan hukum, agar penyelesaian konflik lebih menyentuh akar permasalahan.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Banjar, Ahmad Rizal Putera, menyampaikan bahwa kehadiran Posbakum akan memberikan bantuan hukum secara cepat, mudah dan gratis, terutama bagi warga kurang mampu.
“Ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga,”jelas Rizal.
Pewarta: Hendra Lianor
