Ricek.ID– Dunia politik dan kebijakan publik sering kali penuh dengan panggung sandiwara. Sebagai pengamat yang terbiasa berinteraksi intens dengan para pejabat dan wartawan senior, saya memahami betul bahwa apa yang tersaji di depan kamera sering kali berbeda jauh dengan atmosfer di ruang tertutup.
Hubungan baik saya dengan para pemangku kebijakan tetap terjaga secara profesional, namun objektivitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Melihat fenomena pasca-demo 214, ada sebuah pesan kuat yang gagal ditangkap oleh kekuasaan: Kedaulatan rakyat adalah sumber dari segala hukum.
1. Diplomasi Santun, Kritik Tajam
Membangun komunikasi dengan pejabat adalah bagian dari seni mediasi. Namun, keakraban di meja kopi tidak boleh membutakan mata kita terhadap ketimpangan kebijakan. Ketika kawat berduri dibentangkan untuk menghalangi rakyat, itu adalah lonceng peringatan bahwa ada sumbatan komunikasi yang kronis.
Saya melihat upaya “bernyanyi” dan “dialog terbatas” sebagai gestur pertahanan mental. Namun, bagi saya yang terbiasa membaca situasi “top-up” di kalangan elit, tindakan tersebut justru mengonfirmasi adanya kekhawatiran besar di balik layar. Pemimpin yang kuat tidak butuh ormas binaan untuk menjaganya dari rakyatnya sendiri; ia cukup dijaga oleh kepercayaan publik.
2. Kedaulatan di Atas Konstitusi
Konstitusi memang mengatur tata cara bernegara, termasuk mekanisme Hak Angket di DPRD Kaltim. Namun, harus kita ingat bahwa konstitusi itu sendiri lahir dari kontrak sosial rakyat. Suara masyarakat non-politik—yakni mereka yang bergerak tanpa bayaran partai atau kepentingan jabatan—adalah manifestasi kedaulatan murni.
Suara-suara dari Aliansi Perjuangan Kaltim yang murni inilah yang memiliki derajat tertinggi. Jika kedaulatan rakyat sudah berbicara, maka prosedur teknis konstitusi harus tunduk dan melayaninya, bukan malah digunakan untuk memproteksi kepentingan individu atau golongan tertentu.
3. Menjaga Integritas Gerakan dari “Benalu” Politik
Kepada seluruh elemen masyarakat yang berjuang, kewaspadaan adalah kunci. Jangan biarkan momentum yang dibangun dengan keringat dan keberanian ini dipanen oleh politikus murahan yang hanya muncul saat angin kemenangan bertiup.
Gerakan ini harus tetap steril dari kepentingan pragmatis. Kita tidak sedang membela politikus A untuk menjatuhkan politikus B; kita sedang membela hak konsumen kebijakan publik agar mendapatkan keadilan yang layak di tanah Borneo ini.
Penutup
Kaltim tidak sedang baik-baik saja selama suara kritis masih dijawab dengan barikade besi. Sebagai pengamat, saya akan terus berdiri di tengah—menjaga komunikasi dengan pembuat kebijakan agar mereka tetap membumi, sembari menyuarakan dengan lantang bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh teatrikal politik mana pun.
Nyanyian mungkin bisa menghibur hati yang cemas, tapi ia tidak akan pernah bisa membungkam kebenaran yang sudah terlanjur bersuara.
Oleh: M. Irfan Fajrianur, SE, SH, CPM
(Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen / Pengamat Kebijakan Publik)
