Ricek.ID – Di tengah menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Banjar mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar agar meningkatkan target pendapatan daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni pada Senin (27/7/2026).
“Anggota Banggar menginginkan pendapatan daerah lebih meningkat dibanding tahun kemarin. Karena proyeksi pendapatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,824 triliun atau terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Target APBD Murni 2026 mencapai Rp2,287 triliun,” ujarnya dalam rilis pada Sabtu (1/8/2026).
Atas dasar itu, politisi Gerindra ini meminta agar anggota Banggar DPRD menekankan Pemkab Banjar untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah melalui sumber lainnya, khususnya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dinilai masih stagnan dalam memberikan kontribusi kepada daerah, selain dari sektor pajak.
“Memang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sekitar 5 hingga 6 persen. Karena itu, anggota Banggar DPRD akan menggenjot lagi agar PAD di Kabupaten Banjar dapat lebih maksimal dalam pembahasan selanjutnya,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea selaku Ketua TAPD, juga mengungkapkan hal serupa. Proyeksi pendapatan pada APBD Murni 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp1,824 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan itu sangat berpengaruh terhadap APBD kita karena asumsi dana transfer dari pusat turun sekitar 25 persen,” ucapnya.
Karena itu jelas Yudi, Pemkab Banjar akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah, di antaranya dengan mendorong BUMD meningkatkan dividen serta memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Kita tetap berupaya agar dividen BUMD meningkat, tetapi skalanya masih terbatas. Upaya yang lebih besar tetap melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” ungkapnya.
Yudi juga menjelaskan, dalam rancangan APBD 2027, target PAD diproyeksikan sebesar Rp357.239.842.791 atau naik sekitar 5,59 persen dibandingkan target PAD Tahun 2026 sebesar Rp338.323.659.801.
