Kotabaru, Ricek.ID – Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya Kotabaru pada Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut turut dirangkai dengan peluncuran aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan.
Bazar Dagang 2026 menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menyediakan akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah.
Bupati Kotabaru Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja di sejumlah stan bazar. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Kotabaru tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, distributor, perbankan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kepala SKPD, perbankan, dunia usaha, distributor, serta pelaku UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Muhammad Maulidiansyah, menyampaikan bahwa Bazar Dagang 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 49 peserta yang terdiri atas tiga SKPD, yakni Diskoperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perikanan, satu stan perbankan/BPR, 20 pelaku UMKM, serta 25 distributor atau agen.
Selain menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, bazar juga diisi dengan pertemuan dan sosialisasi bagi UMKM, sosialisasi permodalan, berbagai perlombaan, hingga pembagian door prize.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat Kotabaru diharapkan mendapatkan alternatif pilihan barang dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk lokal,” ujarnya.
Menurut Maulidiansyah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Inflasi Kabupaten Kotabaru pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,41 persen, membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 5,25 persen dan 6,46 persen pada Februari.
Kondisi geografis Kotabaru sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kestabilan harga. Distribusi barang dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang relatif tinggi sehingga dapat memengaruhi harga di tingkat masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga meluncurkan aplikasi KEPO sebagai inovasi digital untuk memberikan informasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Aplikasi tersebut memuat informasi harga berbagai komoditas, di antaranya beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan harga secara lebih cepat dan menjadi lebih mudah dalam membandingkan harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, pemerintah juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai instrumen pemantauan terhadap fluktuasi maupun disparitas harga di lapangan.
Selain aplikasi KEPO, Kios Jukung Pangan turut diresmikan sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi pangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Kotabaru.
Program tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kios Jukung Pangan diarahkan untuk menyalurkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai, dan telur secara lebih dekat kepada masyarakat.
Keberadaan kios tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya distribusi, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya mewakili Bupati Kotabaru menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah konkret, terutama karena karakteristik geografis Kotabaru yang merupakan wilayah kepulauan.
“Pertama, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru agar bisa stabil. Kotabaru ini kondisi geografisnya kepulauan. Ketika terjadi kenaikan harga, terutama yang dipengaruhi kenaikan BBM, barang yang datang dari luar daerah harus menyeberang lagi ke Kotabaru sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Syairi, pengendalian harga tidak hanya dilakukan melalui sisi distribusi, tetapi juga harus diperkuat dari sektor produksi. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong peningkatan ketahanan pangan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
“Ketika produksi pangan kita bagus, insyaallah harga-harga di pasar akan stabil. Ketika produksinya tidak bagus, saya juga yakin harga di pasar akan melambung tinggi,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk membangun kembali sejumlah fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta pembangunan Pasar Ikan pada 2027.
Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan sarana perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bazar Dagang 2026, launching aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membantu warga kita,” tutupnya.
Pada akhir kegiatan, Wakil Bupati Syairi Mukhlis secara resmi membuka Bazar Dagang 2026, meluncurkan aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru, sekaligus meresmikan Kios Jukung Pangan. Wakil Bupati beserta jajaran juga menyempatkan melakukan peninjauan ke stand bazar dan pasar murah tersebut.
