Banjarbaru, Ricek.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah strategi guna meningkatkan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pengembangan platform aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Rakat.
Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi, misi, serta 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan berbasis digital.
“Saat ini kami terus menyempurnakan platform aplikasi pelayanan publik terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi, misi, serta janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terkait digitalisasi pelayanan publik,” ujar Muhamad Muslim di Banjarbaru, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menjelaskan, aplikasi Rakat dirancang sebagai wadah layanan terpadu yang mencakup berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, perizinan, hingga layanan publik lainnya yang dikelola pemerintah daerah.
“Melalui satu aplikasi ini, seluruh layanan disederhanakan. Masyarakat cukup menggunakan satu platform untuk mengakses berbagai layanan publik secara digital sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhamad Muslim mengungkapkan bahwa pengembangan aplikasi Rakat dilakukan secara bertahap. Meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, Diskominfo Kalsel tetap berkomitmen menyempurnakan aplikasi tersebut hingga siap digunakan secara luas.
“Aplikasi ini terus kami kembangkan dengan kemampuan SDM dan anggaran yang tersedia. Saat ini sudah ada beberapa layanan yang berhasil diintegrasikan, salah satunya di bidang kesehatan,” pungkasnya.
Melalui pengembangan aplikasi Rakat, Diskominfo Kalimantan Selatan berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
Sumber: MC Kalsel