Banjarbaru, Ricek.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyatakan capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Perkembangan ini dinilai selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalsel untuk mewujudkan provinsi yang maju, mandiri, dan terdepan.
Suprapti memaparkan, sejumlah indikator pembangunan strategis mengalami peningkatan signifikan, yang mengindikasikan membaiknya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi daerah.
Salah satu capaian utama adalah peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel. Angka IPM Kalsel naik menjadi 75,19 pada tahun 2024, meningkat dari 74,66 pada tahun 2023.
“IPM yang meningkat ini menunjukkan kualitas SDM kita sudah lumayan naik. Dari IPM itulah kita bisa melihat bagaimana kualitas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan pembangunan manusia di Kalimantan Selatan,” ujar Suprapti, di Banjarbaru Senin (8/12/2025).
Selain itu, angka kemiskinan di Kalsel juga mencatat penurunan signifikan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 3,84 persen, turun dari 4,02 persen pada September 2024.
“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan intervensi kita terhadap persoalan sosial semakin baik. Dari 4,02 persen turun menjadi 3,84 persen, ini capaian yang cukup signifikan,” jelasnya, menilai penurunan ini sebagai hasil dari penguatan kebijakan intervensi sosial pemerintah daerah.
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai 5,19 persen. Angka ini termasuk yang tertinggi di Indonesia.
“Pertumbuhan 5,19 persen ini menggambarkan ketahanan ekonomi global kita di daerah. Kita tidak terlalu terpengaruh kondisi ekonomi nasional maupun dunia,” tambahnya.
Tantangan Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Meski capaian pembangunan menggembirakan, Suprapti tidak menampik adanya tantangan besar, terutama terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,1 triliun pada tahun berjalan.
“TKD kita turun cukup besar, ini tantangan karena intervensi kemiskinan, stunting, dan program sosial lainnya sangat terkait dengan anggaran,” katanya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Pemprov Kalsel menerapkan skala prioritas. Program yang mendukung langsung visi-misi Gubernur, seperti intervensi penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan SDM, tetap menjadi fokus utama anggaran.
Suprapti juga menegaskan bahwa pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur.
“Konektivitas antar daerah harus terus ditingkatkan. Jalan yang mantap akan mempermudah akses anak ke sekolah, memudahkan masyarakat menuju fasilitas kesehatan, dan menggerakkan roda ekonomi,” ucapnya.
Ia mencontohkan upaya pembangunan jalan lintas di kawasan Banua Anam dan dukungan terhadap proyek strategis Jembatan Pulau Laut di Kotabaru.
“Pembangunan jalan lintas dan Jembatan Pulau Laut ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, baik di Kotabaru maupun di Kalimantan Selatan secara umum,” tutupnya. Capaian positif ini dinilai menjadi modal kuat untuk mendorong percepatan visi pembangunan jangka menengah Kalsel.