Banjarmasin, Ricek.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Temu Forum Anak Daerah Tahun 2025.
Acara yang mengusung tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi” ini digelar di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Forum Anak Daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, serta dihadiri Ayah Bunda Forum Anak se-Kalsel. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan kintung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, dan Wakil Ketua TP PKK Kalsel, Ellyana Trisya.
Uniknya, acara ini dipandu oleh MC Cilik, Aisyah Kayla Azzahra, yang merupakan cucu Gubernur H. Muhidin, menjadikannya simbol pelibatan anak secara nyata dalam ruang publik.
Fasilitasi Aspirasi dan Pembentukan Satgas Kekerasan Anak
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa Temu Forum Anak adalah wadah penting bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi, serta menghasilkan gagasan positif bagi kemajuan daerah.
“Mudah-mudahan dengan adanya forum anak ini, lahir anak-anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk memajukan Kalimantan Selatan. Kita berharap forum ini memunculkan inovasi dan aspirasi yang bermanfaat untuk membangun Banua lebih baik,” tuturnya.
Gubernur juga menyoroti isu serius mengenai tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kalsel. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov tengah berupaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Anak, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Langkah ini dinilai strategis mengingat masih terdapat temuan kasus kekerasan hampir setiap hari.
“Setiap hari ada paling tidak satu kasus kekerasan atau pelecehan yang ditemukan. Karena itu, kami bersama kepolisian ingin membentuk Satgas untuk penanganan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak,” tegasnya.
Selain Satgas di level provinsi, kabupaten, dan desa, Gubernur mendorong agar pembentukan unit perlindungan anak juga dilakukan di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan agar anak dapat lebih cepat menyampaikan aspirasi dan laporan kasus.
Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog antara peserta Forum Anak dan pemerintah daerah untuk membahas isu-isu prioritas anak di Kalsel, memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai subjek pembangunan.